Satumejanews.id. SANGATTA – Anggota DPRD Kutim, Sobirin Bagus angkat bicara terkait lambanya realisai penyerapan anggaran terutama melalui skema Multi Years Contrac (MYC) yang digagas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Hal tersebut disebabkan, di antaranya lemahnya pengawasan di lapangan, sehingga berdampak terhadap progress pembangunan yang sudah diditetapkan.
“Harusnya pemerintah berhitung, sedari awal harus punya perencanaan yang matang. Kemudian dilakukan pengawasan secara menyeluruh di lapangan ketika proyek berjalan,” ujar Sobirin.
Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta, agar instansi terkait yang menjadi penanggung jawab pelaksana pembangunan, bisa turun ke lapangan untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Stekholder di sini (Kutim), Bupati atau Wakil Bupati. Kalau memang beliau berdua sibuk, setidaknya Kepala Dinas lah yang turun, untuk melihat sejauh apa proyek ini dibangun. Kita sudah banyak menggelontorkan ratusan milyar dana untuk Pembangunan. Hal itu harus dikontrol, sehingga progress akan baik,” pinta Sobirin biasa ia disapa.
Selain itu, program MYC yang menelan anggaan kurang lebih Rp 1,3 trilyun tersebut akan menjadi salah satu tolak ukur kinerja yang dilakukan Pemkab Kutim. Terutama terhadap program pembangunan yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.
“Multi Years ini kan sudah ada kontrak. Tapi kalau tidak bisa running well (berjalan dengan baik) kan saying. Akhirnya bisa menjadi SiLPA. Kemudian, dampaknya nanti kalau kita minta anggaran di pusat asa kemungkinan tidak disetujui karena tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan baik,” kata Sobirin.(adv/sm3)
