Satumejanews.id. SANGATTA – Lambannya pelaksanaan dan progress pembangunan di daerah ini, memperoleh sorotan anggota DPRD Kutim. Salah satunya Hepnie Armansyah.
“Sudah berulang kali saya tekankan kepada pemerintah, perencanaan itu harus matang. Sebab, penyusunan perencanaan sangat penting, lantaran menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian sasaran,“ ujar Hepnie.
Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan ini menyebut, salah satu kegiatan yang menjadi sorotan DPRD Kutim, terkait besarnya belanja anggaran perjalanan dinas yang tidak terserap secara optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan hal itu menjadi salah satu penyumbang terbesar SiLPA di Kutim.
“Perjalanan Dinas setiap OPD itu SiLPA nya besar sekali. Bahkan hal tersebut terjadi setiap tahun. Berarti ada yang salah dengan perencanaannya,” ungkap Hepnie biasa ia disapa.
Untuk menghindari agar persoalan tidak kembali terulang, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui instansi teknisnya yakni Bappeda selaku leading sektor dalam menyusun program kegiatan, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait program perjalanan dinas di setiap OPD.
“Khusus untuk dinas teknis, saya minta selesaikan dulu DPA lah. Jangan lagi sibuk-sibuknya kegiatan di daerah, malah ikut Bimtek. Selesaikan dulu kewajiban di kantor. Kalau DPA sudah bisa dieksekusi, ya silahkan. Tapi kebanyakan Bimtek juga masih ada SiLPA berarti saat penganggaran mereka overestimate (berlebihan). Ini yang perlu diperhatikan,” ucap Hepnie.
Ke depan, dirinya berharap, pemerintah daerah bisa belajar dari pengalaman sebelumnya, mengenai penyusunan program kegiatan agar lebih mengutamakan program yang langsung menyasar dan bisa dirasakan masyarakat.
Sementara itu, terkait banyaknya anggaran perjalan dinas di masing-masing OPD yang menjadi sorotan DPRD, Bupati Ardiansyah Sulaiman mengatakan, setiap OPD sengaja mengalokasikan perjalan dinas lebih. Tujuanya untuk mengantisipasi apabila ada kegiatan yang bersifat mendadak atau untuk menghadiri undangan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Nah untuk perjalanan, saya rasa setiap Dinas hanya mempersiapkan. Karena kadang kala ada undangan yang harus dihadiri baik dari Pemerintah Pusat atau Provinsi, yang memang tidak masuk dalam jadwal kami. Kalau tidak kami siapkan akan berbahaya pasti kerepotan. Dan, kalau tidak terpakai akan dikembalikan,” ucapnya. (adv/sm3)
