Satumejanews. KUTAI KARTANEGARA – Acara puncak Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional yang digelar secara virtual, juga diikuti Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar). Pada puncak acara, dilaksanakan pemasangan puzle gerakan sinergi Agraria Nasional yang dilakuakn Kepala ATR/NPN Kukar Aag Nugraha dan Asisten I Setkab Kukar Taufik Hidayat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang turut hadir.
Kegiatan Puncak Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional itu, digelar secara virtual, Senin (22/4/2024). Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekkab Kukar) Akhmad Taufik Hidayat mewakili Pemkab, yang mengikuti kegiatan secara online itu di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar.
Hadir dalam acara tersebut Kepala ATR/Badan Pertanahan dan Agraria Kukar, Aag Nugraha, Kades Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Sarmin serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait. Kegiatan ini dibuka Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan di Bandung Jawa Barat.
Usai mengikuti kegaiatn tersebut secara virtual, Taufik Hidayat didampingi Kepala ATR/BPN Kukar Aag Nugraha mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun tentang percepatan pelaksanaan reforma Agraria, yang dimaksud Reform Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.
“Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan,” ujarnya.
Dikatakan, dalam rangka percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, maka diperlukan strategi pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel,
Sedangkan Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Menurut Dalu Agung Darmawan, mengatakan, Gerakan Sinergi Reforma Agraria bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan penataan aset dan akses. Hal ini sekaligus mendorong potensi usaha kegiatan penataan akses di kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Terkait Gerakan Sinergi Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN akan membuat baseline untuk Reforma Agraria tahun 2025 – 2029. “Tahun 2024 ini kami manfaatkan untuk membangun Reforma Agraria dengan basis data di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terakhir. Kemudian basis data itu akan kita jadikan database untuk ke mana arah Reforma Agraria di tahun depan. Selain itu, gerakan sinergi Reforma Agraria, kegiatannya lebih difokuskan pada yang lebih bernuansa bagaimana access reform atau penataan akses. (adv/diskominfo)
