Satumejanews.id. KUTAI KARTANEGARA – Pemerintahan Desa/Kelurahan dan kecamatan sebagai garda terdepan diharapkan mampu menyediakan data-data yang valid dan aktual. Seluruh kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data, harus berperan aktif dan responsif.
“Hal ini sangat penting, agar dalam penyediaan desain dan tata kelola data bias tertib dan terintegrasi dengan baik. Jika pengelolaan data tersusun dengan baik, tentunya akan mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan pemerintah ke depannya,” kata Bupati Kutai Kartengara (Kukar) Edi Damansyah, ketika membuka Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 dan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kukar, di Gedung Putri Karang Melenu Tenggarong Seberang, Senin, (1/4/2024).
Penyediaan data yang baik itu, juga terkait dengan penanggulangan kemiskinan, stunting dan penyediaan layanan dasar. Untuk itu, Bupati Edi Damansyah meminta agar semua pihak harus memperbaiki tata kelola data mikro pembangunan.
“Kita harus dapat menyediakan data-data pembangunan pada level mikro sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Tentunya disajikan tidak hanya dalam bentuk data statistik saja namum harus diiringi dengan data geospasial,” jelas Edi Damansyah.
Dikatakan, pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagai garda depan dalam penyediaan data-data yang valid dan actual, memiliki peran yang sangat strategis. Kondisi ini akan berjalan dengan baik, jika seluruh Kecamatan dan Perangkat Daerah sebagai produsen data dapat berperan aktif, responsif yang diikuti dengan penyediaan desain tata kelola data yang tertib dan terintegrasi.
Bupati Edi Damansyah meminta kepada seluruh Pejabat Perangkat Daerah, agar tidak hanya berorientasi output, namun harus dapat mengawal seluruh program hingga berhasil dan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat. “Kepada seluruh pihak yang terlibat, saya harap dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kolaborasi melalui pola komunikasi yang efektif. Dengan demikian setiap program yang dijalankan secara sinergi dan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta perguruan tinggi dapat berjalan sukses,” ujarnya.
Edi Damansyah menjelaskan, kapasitas keuangan riil Kabupaten Kukar sangat dipengaruhi dari dana bagi hasil. Untuk itu, semuanya harus bijak mengalokasikan anggaran dengan berpegang pada prinsip ekonomi, efektif, dan efisien. Sehingga benar-benar mengarah pada penyelesaian permasalahan pembangunan. Selain itu pengalokasian anggaran harus didesain secara komprehensif dan memiliki tahapan pelaksanaan yang jelas, menjamin kesinambungan, serta berprinsip pada pelaksanaan yang tertib, transparan dan akuntabel. (adv/diskominfo)
