Satumejanews.id. SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur yang juga Ketua Komisi B, Hepnie Armansyah, menanggapi isu terkait koreksi masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tentang banyaknya perangkat daerah yang melakukan bimbingan teknis (Bimtek) di luar daerah atau perjalanan dinas.
Menurut Hepni, apabila perjalanan dinas untuk koordinasi dengan Pemprov atau dengan DPR RI wajar saja. Karena selain jalin silaturahmi juga memang harus lebih intens makanya harus bertemu.
“Namun berbeda saat menggelar rapat internal yang hadir pesertanya dari Kutim dan melakukan perjalanan dinas di luar daerah. Tentu lebih baik tak usah dilakukan. Arahan kan saja anggaran itu untuk yang lain,” kata Hepnie saat diwawancarai awak media ini, Senin (3/7/2023).
Sementara terkait Bimtek di luar Kutim yang kini ramai dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan pihak ketiga, ia menanggapi hal yang masih bisa ditoleransi dan setuju saja. Pasalnya, peserta pasti harus mengunjungi lokasi bimtek karena disarankan pihak ketiga tersebut, hal itu juga tentu dilakukan sesuai prosedur. Namun ia menilai alangkah lebih baiknya narasumber bisa didatangkan ke Kutim. Jadi masyarakat tak menilai bimtek tersebut hanya bersenang-senang.
“Tetapi kalau untuk sifatnya hanya koordinasi apalagi internal, sebaiknya dilakukan di sini (Kutim) saja,” tegasnya.
Ia membeberkan dahulu dirinya juga pernah mengikuti bimtek dari Kemendagri. Saat itu, dia juga berangkat ke Jakarta untuk mengikutinya. Kegiatan itu bersamaan pula dengan kabupaten lainnya. Karena bimteknya satu paket, jadi diikuti beberapa kabupaten termasuk juga dari Kutim.
“Di DPRD juga melakukan hal itu (perjalanan dinas). Jadi wajarlah dan sudah dianggarkan juga,” tutupnya. (adv/sm4)
