Satumejanews.id. SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) diharapkan untuk secepatnya melakukan pembebasan lahan sekitar Pelabuhan Kenyamukan. Karena terdapat lahan milik warga yang saat ini digunakan PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai akses jalan mobilitas material dan alat menuju pelabuhan.
“Dan, ini harus segera diselesaikan, lantaran akan menggangu dalam pengerjeaan proyek lanjutan pembangunan pelabuhan Kenyamukan ke depannya,” kata anggota Komisi C DPRD Kutim Jimmi, Jumat (9/6/2023).
“Saat sekarang KPC lagi melanjutkan pembangunan pelabuhan. Untuk memudahkan alat dan meterial sebagian lahan masyarakat diambil untuk jalan akses masuk. Nah ini perlu dibebaskan oleh pemerintah,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
la berharap pembebasan lahan tersebut bisa dilakukan pada APBD Perubahan Kutim 2023 mengingat Pelabuhan Kenyamukan masih lanjut pengerjaannya dari dua penganggaran yakni APBN dan APBD. Terkait penganggaran APBN untuk Pelabuhan Kenyamukan, Jimmi mengaku pihaknya akan mendatangi Komisi V DPR RI terkait janji penganggaran untuk kelanjutan pembangunan.
“Tim DPRD Kutim bakal berangkat ke Jakarta pada pertengahan Juni 2023. Sebab, ditargetkan pengerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Kenyamukan rampung tahun depan,” urainya.
Sementara itu terkait pengerjaan pembangunan penganggaran APBD Kutim lewat mutltiyears, Jimmi mengatakan bahwa saat ini sudah dalam tahap pelelangan. Sehingga dalam waktu tidak lama lagi pengerjaan akan segera dimulai.
“Pemerintah sudah lelang, pengerjaannya sebentar lagi. Kita target tahun depan rampung,” tandasnya. (adv/sm4)
