Satumejanews.id. JAKARTA — Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif terus dipacu Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Samsul Rizal. Bupati Rizal kini mengikuti pendidikan program penguatan kapasitas kepala daerah tingkat nasional bertajuk Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Lemhannas RI Angkatan III Tahun 2026.
”Daerah tidak bisa lagi berjalan dengan cara-cara biasa. Kepala daerah harus mampu membaca perubahan, menangkap peluang, dan menghadirkan kebijakan yang inovatif serta tepat sasaran,” ujar Bupati HST Samsul Rizal, Rabu (15/7/2026).
Bupati Rizal menyebut, kurikulum pelatihan ini sangat krusial bagi daerah. Krusialnya membedah dinamika geopolitik global, kawasan Indo-Pasifik, hingga penyusunan rencana aksi taktis untuk pelayanan publik.
”Melalui KPPD ini, saya ingin membawa pulang pengalaman, jejaring, dan praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk mempercepat pembangunan di Hulu Sungai Tengah,” jelasnya.
Menurut dia, berbagai materi strategis dan studi banding yang diperoleh selama pelatihan di Jakarta hingga Singapura akan menjadi modal utama dalam menajamkan visi pembangunan daerah.
”Hasil dari kursus ini tidak berhenti pada pengetahuan, tapi harus diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Itulah komitmen kami untuk terus membawa HST semakin maju, unggul, dan sejahtera,” pungkasnya.
Agenda ini sendiri diinisiasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), dan Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) Singapura.
”Selama 3 minggu, para Kepala Daerah belajar di Lemhannas, Jakarta, dan 1 minggu belajar di Lee Kwan Yew of Public Policy, National University of Singapore, dan diakhiri penyusunan program unggulan prioritas di daerah,” tulis Gubernur Lemhannas RI H. TB. Ace Hasan Syadzily seperti dilansir akun instagramnya @ace.hasan.syadzily
Berdasarkan rilis dari lemhannas.go.id, output utama dari KPPD ini bukan sekadar pemahaman akademik, melainkan evolusi dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Para pemimpin daerah diharapkan mampu membawa pulang semangat baru yang berlandaskan pada kolaborasi lintas sektor serta keberpihakan penuh pada kepentingan nasional.
”KPPD Tahun 2026 menjadi investasi strategis untuk memastikan fondasi kepemimpinan daerah tetap kokoh, inovatif, dan mampu mengawal kedaulatan Indonesia di tengah persaingan global yang kompetitif,” bunyi press rilis nomor PR/46/VII/2026 tertanggal 14 Juli 2026.
Selama mengikuti program ini, peserta akan mendapatkan pembekalan dari Tenaga Ahli dan Tenaga Profesional Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI, Menteri Dalam Negeri, Ketua PYC, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan materi yang mencakup Tantangan Geopolitik, Asta Cita, Visi Misi dan Program Prioritas Nasional, Pemimpin Berintegritas, Nilai-Nilai Kebangsaan, Ketahanan Nasional, hingga Kewaspadaan Nasional.
KPPD angkatan III ini diikuti 23 Bupati dan 2 Wali Kota dari berbagai daerah di Indonesia. Antara lain Bupati Sinjai, Bupati Banjarnegara, Bupati Kotawaringin Barat, Bupati Biak Numfor, Bupati Manokwari, Bupati Intan Jaya, Bupati Mimika, Bupati Maluku Tengah, Bupati Kepulauan Tanimbar.
Kemudian Bupati Halmahera Tengah, Bupati Morotai, Bupati Lembata, Bupati Flores Timur, Bupati Sumbawa Barat, Bupati HST, Bupati Sukamara, Bupati Aceh Besar, Bupati Seluma, Bupati Polewali Mandar, Bupati Muaro Jambi, Bupati Kerinci, Bupati Lebak, Bupati Tulang Bawang Barat, Wali Kota Lhokseumawe, dan Wali Kota Pangkalpinang. (adv-msb/jjd).
