Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Sultan Adji Mohammad Arifin.
Catatan Rizal Effendi
TEGURAN Presiden Prabowo Subianto soal posisi duduknya Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura Adji Mohammad Arifin, SH jadi viral. Berbagai komentar ramai muncul di jagat media sosial, yang ikut membela kehormatan Sultan.
Presiden menyinggung soal Sultan Kutai itu pada saat menyampaikan pidato pada peresmian Proyek Perluasan Kilang Minyak Pertamina (RDMP) Balikpapan, Senin (12/1) lalu.
Selain mengomentari soal “kakak beradik” Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, dia juga mengecek kehadiran dan posisi duduk Sultan Adji Mohammad Arifin.
“Hadir ya Yang Mulia,” tanyanya. Sultan Adji Arifin langsung berdiri memberi hormat. “Sultan kok ditaruh di belakang, taruh di depan,” kata Presiden.
Ini peristiwa kedua soal geger Sultan dalam acara kepresidenan. Pada Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2024 di Istana Ibu Kota Nusantara (IKN), Sultan tak hadir karena undangannya tidak sampai. Padahal pada saat itu Presiden Jokowi yang bertindak sebagai inspektur upacara mengenakan busana Kesultanan Kutai. Tak jelas siapa yang salah.
Dari peristiwa yang sangat disayangkan itu, terutama di kilang Pertamina, ada beberapa hal yang perlu kita catat dan garis bawahi.
Pertama, muncul pertanyaan siapa yang menaruh posisi duduk Sultan yang berada di belakang barisan Gubernur. Sepengetahuan saya, soal posisi duduk dalam acara kepresidenan, maka yang bertanggung jawab atau yang sangat menentukan adalah Protokol Istana. Mereka ini yang menentukan siapa-siapa saja yang duduk di samping atau di barisan kursi Presiden. Jadi bukan pejabat atau protokol daerah. Surat dari Pemprov Kaltim juga sudah menjelaskan hal itu.
Kedua, teguran itu juga menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sangat perhatian terhadap kedudukan Sultan. Bahkan dia menyebut “Yang Mulia.” Banyak warganet memuji sikap Presiden yang dinilai sangat beradab dan sangat menghargai kedudukan Sultan. Meski Sultan dalam sistem pemerintahan sekarang hanya dikenal sebagai pemimpin informal, pemimpin adat dan budaya saja. Kecuali Sultan Yogya, yang mempunyai keistimewaan merangkap jadi gubernur.
Surat terbuka Ustaz Pink Al Kutai, yang juga praktisi hukum menilai kasus duduk Sultan Kutai itu, bukan sekadar kekhilafan teknis, melainkan bentuk degradasi adab dan pelanggaran terhadap amanat konstitusi.
Ketiga, dengan adanya kepedulian dan atensi Presiden Prabowo, sepertinya menggugah kita semua untuk memosisikan kembali soal keberadaan Sultan Kutai dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat di Kaltim terutama dalam berbagai acara seremonial.
Perlu diketahui, dalam sejarah perminyakan di Kaltim, masuknya perusahaan minyak dari Belanda, Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) yang menjadi cikal bakal Pertamina tidak begitu saja. Tapi mereka dapat beroperasi berkat izin yang dikeluarkan Kesultanan Kutai.
Dalam sejarah kemerdekaan, Sultan Kutai ke-19, Sultan Aji Muhammad Parikesit dengan sukarela mengintegrasikan wilayah Kesultanan Kutai ke dalam kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1950.
Meskipun dalam tekanan NICA Belanda, pasca Proklamasi 1945, pihak Kesultanan Kutai dan rakyatnya tetap berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa 27 Januari 1947 di Sangasanga didukung secara moral oleh Kesultanan Kutai dalam melawan penjajahan Belanda.
GERAKAN KEBUDAYAAN KUTAI
Tempo hari saya pernah menulis dan mengusulkan dilakukannya Gerakan Pemasalan Kebudayaan Kutai (GPKK). Tulisan itu saya buat setelah bertemu Sultan Arifin pada saat acara beluluh di Pesta Budaya Erau di akhir September 2025. Acara itu dirangkai dengan perayaan HUT ke-234 Kota Tenggarong.
Ketika membuka Pesta Erau tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud mengatakan, Erau adalah ruang berkumpulnya budaya adat yang menyimpan sejarah Kesultanan Kutai, karena itu harus dijaga dan dirawat.
Sultan Arifin teman seangkatan saya waktu kuliah di Universitas Mulawarman (Unmul). Penampilannya sangat bersahaja. Dia ditabalkan menjadi Sultan Kutai ke-21 pada 15 Desember 2018 setelah ayahnya, Sultan Adji Muhammad Salehuddin II meninggal dunia 5 Agustus 2018.
Yang menarik, Sultan Arifin yang berusia 74 tahun itu dilahirkan tidak di kampung halaman. Tapi di kota Wassenaar, Provinsi Zuid-Holland Belanda ketika Sultan Salehuddin II dan Permaisuri Aji Ratu Aida berkunjung ke sana.
Dari Sultan Salehuddin II, saya sempat mendapat gelar Raden Nata Praja Anum. Itu waktu saya masih menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan.
Kepada Sultan Arifin, saya mengusulkan agar dilakukan GPKK yang masif. Saya melihat Kebudayaan Kutai mulai menurun di tengah perkembangan zaman dan perkembangan berbagai budaya yang masuk ke wilayah Kaltim. Padahal budaya Kutai sangat tinggi dan membawa sejarah yang panjang dalam kebudayaan Indonesia
Saya berharap Museum Mulawarman yang dikelola Kementerian Kebudayaan dikembalikan ke daerah. Biar ditangani Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Kesultanan. Sehingga aroma kesultanannya lebih terasa. Museum tidak lagi diisi dengan sejumlah koleksi yang tak ada hubungannya dengan Kesultanan Kutai.
Sekali lagi saya mengusulkan, sebaiknya Kesultanan Kutai diberikan hak pengelolaan tambang, sehingga punya dana yang memadai untuk melaksanakan berbagai aktivitas budaya. Sangat ironis, hampir semua lokasi tambang ada di wilayah Kutai, tapi secara resmi Kesultanan Kutai tak punya wilayah tambang.
Bahasa Kutai harus diajarkan lebih intensif di sekolah-sekolah. Lakukan kerjasama dengan Unmul dan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menjadi laboratorium Bahasa Kutai. Cetak guru-guru yang mahir mengajarkan bahasa dan budaya Kutai.
Dalam menyambut tamu-tamu penting seyogianya seni budaya Kutai lebih ditonjolkan tanpa mengesampingkan budaya lain. Kutai kaya dengan seni budaya tari, arsitektur, busana, dan kuliner serta cenderamata.
Acara tepung tawar untuk tamu kehormatan sebaiknya menggunakan adat Kesultanan Kutai sekaligus pemberian gelar kehormatan.
Makanan Kutai juga tak kalah maknyusnya. Ada nasi bakepor, gence ruan, rabo ruang, sate payau, telor ikan biawan, sambal raja sampai baung masak durian. Ada juga kue serabai, jenderal mabok, roti pisang dan putu labu.
Otorita IKN perlu memberi apresiasi khusus terhadap budaya dan adat Kesultanan Kutai. Sebagian wilayah IKN adalah wilayah Kutai. Sebaiknya nama jalan, gedung dan ornamen di IKN, ada yang bercorak Kutai. Nama “Etam” sudah sangat populer di Kaltim. Ada “Lamin Etam, Bumi Etam dan Bubuhan Etam.” Etam dalam Bahasa Kutai berarti kita.
Sultan Arifin sempat menyinggung perlunya rumah singgah di beberapa kota di Kaltim termasuk di Balikpapan. Menurut dia, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud pernah menjanjikan. Sangat baik kalau gagasan itu bisa direalisir.
Saya setuju selain di Balikpapan, ada juga rumah singgah Sultan di Samarinda dan Bontang. Rumah singgah berfungsi selain tempat singgah Sultan dan kerabatnya, juga menjadi rumah budaya Kutai yang memberikan informasi dan promosi kebudayaan Kutai.
Beberapa hari lalu saya berdiskusi dengan tokoh Kutai yang ada di perusahaan tambang PT Gunung Bayan. Dia adalah H Syahbudin Noor. Kami sepakat menjajaki kemungkinan lokasi Rumah Budaya Kutai di Balikpapan. Apa di kompleks perumahan Pertamina depan Lapangan Merdeka atau di Km 23 berdampingan dengan lokasi enklosur Beruang Madu. Sebab di situ ada sejumlah bangunan berbahan kayu ulin, tempat pertemuan waktu digelar Jambore Pramuka di sana.
Sudah waktunya kita mengakui dan memuliakan keberadaan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kesultanan ini bermula dari Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi di Muara Kaman. Tokoh terkenalnya Raja Mulawarman, putra Aswawarman (putra raja pertama Kudungga) yang terkenal dengan upacara sedekah emas dan 20 ribu sapi untuk para brahmana.
Kerajaan ini akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara yang bercorak Islam. Lalu kedua wilayah disatukan, yang akhirnya bernama Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang berpusat di Tenggarong.(*)
