Satumejanews.id. SANGATTA – DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.
Kesepakatan itu dilaksanakan dalam rapat paripurna ke-35 di ruang sidang utama DPRD Kutim, Selasa (13/8/2024). Dalam kesepakatan tersebut, diproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim tahun 2025 sebesar Rp 10,3 trilyun.
Angka tersebut terdiri target pendapatan daerah sebesar Rp 10,387 trilyun dan belanja daerah sebesar Rp 10,372 trilyun, menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp 15 milyar. Sedangkan, untuk target pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 906,183 milyar dan dana transfer sebesar Rp 9,481 trilyun.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kutim, Juliansyah dalam penyampaiannya menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemkab Kutim itu merupakan langkah penting dalam proses penyusunan anggaran.
“Kesepakatan ini menjadi landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025,” ujar Juliansyah di hadapan anggota DPRD Kutim.
Dikatakan, rincian lengkap mengenai prioritas dan plafon anggaran sementara untuk tahun anggaran 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
“Penandatanganan nota kesepakatan ini menandai langkah penting dalam perencanaan anggaran daerah yang akan mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur,” kata Juliansyah.
APBD tahun 2025 sebesar Rp 10,3 trilyun ini telah mengalami kenaikan lebih dari Rp 1 trilyun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti diektahui, APBD Kutim 2024 murni diproyeksikan sebesar Rp 9,1 triliun. (adv/sm)
