Satumejanews.id. SANGATTA – Setelah Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2022 disahkan, diharapkan bisa segera diterapkan di lapangan. Sehingga tak henti-hentinya, para wakil rakyat selalu melakukan sosialisasi regulasi yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kutim.
Saat melakukan sosialiasi itu, anggota dewan melibatkab banyak pihak. Mulai dari perusahaan, masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah dan sebagainya. Tujuannya, memberikan penambahan wawasan bagi berbagai elemen masyarakt, terkait ketenagakerjaan tersebut.
Setelah ada Perda itu, diharapkan penerimaan karyawan atau pekerja di sejumlah perusahaan, bisa melalui satu pintu, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim. Sehingga akan lebih mudah dalam melakukan kontrol dan pengawasan tenaga kerja yang ada di wilayah ini.
“Proses rekrutmen karyawan di Kutim ke depannya tidak lagi harus melalui perantara, selain Disnekartrans Kutim. Langkah ini memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja yang tersebar di berbagai perusahaan yang ada d Kutim,” ujar Basti Sangga Langi, Jumat(9/6/2023).
Langkah ini dinilainya sangat tepat, sebab Disnakertrans dapat memontoring segalanya dan mengetahui jumlah tenaga kerja yang sebenarnya di setiap perusahaan. Apakah ada penambahan atau tidak dan bisa dikontrol setiap saat. Selain itu pemerintah juga bisa mengetahui berapa jumlah serapan tenaga kerja lokal yang sudah dipekerjakan di setiap perusahaan.
“Sehingga ke depan tidak ada lagi perusahaan yang melakukan penerimaan karyawan tanpa sepengetahuan Disnakertrans. Proses penerimaannya juga harus lebih mengutamakan tenaga kerja lokal, baik skill maupun non skill. Dengan begitu angka pengangguran yang ada juga bisa ditekan,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (adv/*)
