Satumejanews.id. SAMARINDA – Meski Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov) Kaltim, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup besar, namun penyerapannya tidak begitu menggembirakan. Setidaknya ada 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai rendah penyerapan anggaranya.
Terkait rendahnya penyerapan anggaran di 23 OPD tersebut, memperoleh sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun. Hal ini justru berdampak kepada penundaan hak warga.
“Anggaran yang tidak terserap, berarti belanja daerah tidak beredar optimal di masyarakat,” ucapnya, Minggu (22/10/2023).
Samsun melanjutkan, pihaknya bersama Pemprov Kaltim sudah menyepakati terkait pelayanan dalam bentuk pembangunan baik berupa proyek dan kegiatan lain kepada masyarakat.
Dijelaskan Samsun, ada PD yang memiliki serapan anggaran rendah, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, padahal dua bidang tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Hanya saja, kami mesti evaluasi apa sebabnya. Barangkali ada hal-hal lain karena suatu alasan, bisa jadi karena regulasi,” jelasnya.
Menurut politisi PDIP tersebut, harus segera dibuatkan solusi agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat apabila memang regulasinya tidak memungkinkan. Dirinya menyebut, faktor lain penyebab penyerapan anggaran yang rendah yaitu perencanaan kegiatan yang belum matang.
Perangkat-perangkat daerah juga diminta memperhatikan aspek teknis dalam pelaksanaan pembangunan. Misalnya, barang atau jasa yang dalam pengadaan harus sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
“Untuk PD yang memiliki serapan anggaran rendah, diharapkan segera memperbaiki kinerja demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. (Adt/adv DPRD Kaltim)
